KOTA MALANG – Anggaran pembangunan infrastruktur di Indonesia tahun 2019 Rp 419 triliun, angka itu meningkat 4x lipat dari tahun 2014. Namun meningkatnya anggaran ini tidak seimbang dengan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas.

Berdasarkan data Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) pada 22 Oktober 2019, tercatat ada 692.303 tenaga kerja konstruksi. Sebanyak 70,75 persen merupakan tenaga terampil dan 29,5 persen tenaga ahli. Namun dari total tenaga kerja itu, hanya 8,3 persen yang tersertifikasi.

“Kami membutuhkan rantai pasok sumber daya manusia (SDM) yang lebih banyak. Apalagi tahun 2019-2024 presiden kita masih ingin infrastruktur menjadi bagian penting dengan didorong SDM berkualias,” ujar Dirjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyar (PUPR) Dr.Ir. Syarif Burhanuddin, M.Eng, Kamis (31/10) di Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang.

Beberapa target di 5 tahun ke depan diantaranya pembangunan jalan tol 1.500 km, jalan baru 2.500 km, pembangunan perumahan 5 juta backlog atau membangun 3,9 juta unit, hingga pembangunan cipta karya kawasan kumuh 17 ribu Ha.

Dari target pembangunan itu menurut Syarif, Indonesia juga butuh ahli konstruksi dengan kecerdasan di bidang IT. Data Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Januari 2019, sebanyak 34 persen lulusan mahasiswa bidang teknik adalah teknik informatika. Sementara lulusan teknik hanya 10 persen dari total 692.303 lulusan teknik.

“Ya ke depan itu saya ingin ada desain kurikulum yang menggabungkan sipil dengan IT. Karena sekarang perusahaan juga banyak membutuhkan ahli desain dengan kemampuan autocad. Kenyataannya nggak banyak yang menguasai ini,” jelasnya.

Sumber : radarmalang.id